WORKSHOP PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN


 
Binjai, Jum’at, 14 Desember 2012, Walikota Binjai yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai, H. Elyuzar Siregar, SH, M.Hum, membuka Workshop Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Husni Khatib, seluruh Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, Staf Dispenda, Inspektur Kota Binjai, Kabag Hukum, Kabag Tata Pemerintahan.
 
Walikota dalam arahan dan bimbingannya mengatakan bahwa, pelatihan ini merupakan keseriusan, kesiapan dan komitmen Pemko Binjai untuk menindaklanjuti amanat peraturan perundang yang telah diterbitkan oleh Pemerintah terkait dengan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan menjadi Pajak Daerah. Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah paling lambat tahun 2014, dan untuk Kota Binjai mulai berlaku 1 Januari 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan  Daerah Kota Binjai nomor 2 tahun 2011.
 
Guna memenuhi tugas dan tanggung jawab daerah selaku penerima kewenangan Pajak PBB-P2,  Walikota menekankan agar mempersiapkan Sumber Daya Manusia Aparatur pengelola pajak yang berkompeten dan berkualitas. Kegiatan pelatihan / workshop ini agar diikuti dengan serius dan sungguh-sungguh, tanggung jawab, beban kerja akan semakin berat. Khusus kepada Dinas Pendapatan Daerah selaku SKPD penanggungjawab dan pelaksana pemungutan PBB-P2 agar mensosialisasikan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Kepada Camat dan Lurah diingatkan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan PBB-P2 ini. Camat dan Lurah adalah koordinatorpenyelenggara Pemerintahan di kecamatan dan kelurahan.
 
Sekretaris Daerah Kota Binjai, H. Elyuzar Siregar, SH, M.Hum, menambahkan bahwa seluruh kolektor agar  diberdayakan . Tugas semakin berat, gali potensi Pajak yang ada. Juga kepada Dispenda agar terus berupaya memungut tunggakan PBB di kecamatan Binjai Timur dan selatan sebesar Rp. 800 Juta, meskipun saat ini Binjai sudah memperoleh realisasi PBB sebesar 127 %.
 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Husni Khatib mengatakan bahwa, persiapan untuk penyerahan wewenang pemungutan dan penilaian PBB-P2 telah disiapkan . Beliau berjanji akan terus membantu Pemko dalam persiapan SDM aparatur sampai akhirnya dapat mandiri Dengan adanya workshop ini tidak akan  ditemui lagi kesulitan bagi aparat khususnya penilai pajak yang sebelumnya juga telah memperoleh pendidikan dan pelatihan . Husni meminta Pemko agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peralihan PBB ini. Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa SPPT PBB merupakan bukti kepemilikan atas tanah adalah keliru. Masyarakat malas untuk menyetor Pajak kalau hanya sedikit. Ditambahakan Husni ini menjadi tugas Pemko untuk memberikan motivasi dan informasi dalam pembayaran PBB, ujung tombak untuk ini adalah para kolektor PBB yang ada disetiap Kelurahan. keberhasilan kolektor akan tercapai apabila diberikan penghargaan berupa insentif yang wajar.
 
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai, Tobertina, SH dalam laporannya mengatakan bahwa Workshop/pelatihan/magang ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas pengelola pajak, pemungut pajak, penilai pajak sehingga nantinya akan dapat diterapkan secara nyata 2013 pada saat penyerahan PBB kepada Pemko Binjai. Kemudian pelatihan ini bertujuan agar nantinya semua Tim pengelola pajak dapat menyebarkan luaskan informasi ini kepada publik. Para petugas itu akan diberiakan data-data yang valid sebagai sistim SISMIOP pajak. Adapun Narasumber dalam pelatihan ini berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Binjai, dengan peserta terdiri dari Lurah: 37 orang, Camat : 5 orang, Kolektor : 30 orang, pegawai dispenda : 20 orang.