Walikota Binjai Tidak Pernah Memperlambat Pelepasan Tanah Eks HGU PTPN II.

Binjai
Walikota Binjai HM Idaham, SH, MSi menegaskan, tidak pernah memperlambat proses pelepasan tanah eks Hak Guna Usaha ( HGU) PTPN II di Binjai.

" Kalau Saya punya wewenang, hari ini juga akan ditandatangani pelepasannya," ujar Walikota,  Selasa ( 25/9) ketika menerima perwakilan kelompok tani Tunggurono, Mahmud Karim dan Wahidin di ruang kerjanya.  Bahkan Walikota Binjai HM Idaham mengaku, saat rapat masalah tanah eks PTPN II, baik di Jakarta dan Medan,   sudah bicara blak-blakan meminta kepastian, mau dikeluarkan atau tidak. Begitupun Idaham meminta kelompok tani di kota Binjai, menjaga keamanan dan kondusifnya kota Binjai.
    
Walikota Binjai menyebutkan proses penyelesaian lahan eks HGU di kota Binjai sudah berjalan, dengan  selesainya  tim melakukan pengukuran  dan  pemasangan pilar. Sehingga   sudah  diketahui  batas-batasnya   antara lahan   HGU, eks  HGU dan  di luar HGU.  

Namun HM Idaham  didampingi Asisten I  Drs. H. Arlan  Nasution dan Kabag Tata Pemerintahan Setdako Binjai, Suhardiman, mengakui belum menandatangani hasil pengukuran. Belum ditandatangani, bukan berarti memperlambat, tetapi ada hal- hal yang kurang benar.  Sebab pada peta lama lahan yang harus dikeluarkan seluas 560 ha, ternyata oleh pihak PTPN II hanya seluas 438 ha. Faktor itu membuat Walikota Binjai tidak mau menandatangani, apalagi surat dibuat oleh PTPN II, bukan  dibuat  oleh  BPN atau  tim  yang ditetapkan oleh Gubsu.

Ketua  kelompok Tani Tunggurono, Mahmud Karim berterima kasih kepada Walikota HM .Idaham yang tetap gigih memperjuangkan  lahan eks PTPN II yang sudah dikeluarkan dari HGU. Mahmud  juga sudah dapat mengetahui, penyebab  Walikota tidak mau menandatangani  peta yang dibuat PTPN II, sebab tidak sesuai dengan peta  yang pertama. Walikota Binjai juga menegaskan, jika ada ketentuan pemerintah lahan sudah dikeluarkan, akan diproses, sesuai   ketentuan dan hasil  yang dibuat Tim B plus.