WALIKOTA BINJAI TERIMA PESERTA ORIENTASI KEPEMIMPINAN

Binjai, Walikota Binjai H.M. Idaham, SH, M.Si, menerima kunjungan peserta Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil angkatan ke-5  2013 di Aula Pemko Binjai, Senin (9/9). Sebanyak 6 Kepala daerah yang berasal dari Cimahi (Jabar), Biuren (NAD), Salatiga (Jateng), Tidore (Maluku), Sragen (Jateng), Sangihe (Sulut) mendapat arahan dan bimbingan dari Walikota Binjai. Rombongan dipimpin oleh Dra. Hartini, MM dari Badan Diklat Depdagri.

Walikota memaparkan keunggulan, potensi, daya saing Kota Binjai. Keunggulan itu adalah letak kota Binjai yang strategis berdekatan dengan kota Medan dan berbatasan dengan Kabupaten deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Potensi Pertanian dan Perikanan sudah sangat dikenal di Indonesia terutama buah rambutannya. Binjai juga sedang giatnya mengembangkan Jambu Air yang telah mendapat seritifikasi dari Kementerian Pertanian. Produksi ikan lele sebanyak 60 ton setiap minggu dijual ke kota Medan. Pengembangan Jamur Tiram juga menjadi primadona untuk menambah penghasilan keluarga, selain itu saat ini sedang digalakkan tanaman hias bunga anggrek dan penanaman sayur-mayur dalam pot di lokasi TPA.

Atas pertanyaan Walikota Cimahi, Hj. Ati Suharti, SE, soal perlindungan pedagang kecil dari pedagang ritel, Idaham menyatakan adanya ketegasan dalam implementasi hukum dengan tidak memberikan lagi izin usaha ritel di Binjai. Kemudian atas pertanyaan Wakil Walikota Salatiga M. Harris, M.Si mengenai kebijakan Pemko Binjai dalam mengendalikan harga rambutan bila panen berlimpah, Pemko Binjai akan mengelola rambutan menjadi sirup rambutan dimana saat ini dalam tahap proses.

Dra. Hartini, MM, selaku Ketua rombongan dari Badan Diklat Kemendagri mengatakan tujuan Observasi Lapangan untuk mempelajari praktek kepemimpinan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah diterapkan oleh Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil , kinerja yang telah dicapai pada bidang Pemerintahan, Pembangunan, Politik, Kemasyarakatan serta Keuangan Daerah. Lama waktu Observasi Lapangan