Wakil Walikota Serahkan laporan Keuangan Pemko Binjai Tahun 2014 Ke BPK RI

Binjai, (Analisa)

Wakil Walikota Binjai, H Timbas Tarigan SE didampingi Sekretaris Daerah Kota Binjai, Elyuzar Siregar, menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai tahun 2014 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara, di kantor BPK jalan Imam Bonjol Medan, Senin (30/3).

Wakil Walikota memberikan apresiasi dan terimakasih kepada BPK atas kerjasama yang telah di jalin selama ini antara Pemko Binjai dengan BPK.

Dimana selama ini BPK selalu berkonsultasi dan melakukan kordinasi yang baik. Beliau berjanji akan terus malakukan perbaikan apabila masih terdapat laporan yang kurang baik.

“Pemko Binjai setiap tahunnya terus berupaya meminimalisir segala kesalahan administrasi, sehingga di harapkan penghargaan wajar tanpa pengecualian diraih oleh Binjai,” harap Timbas.

Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Erwin SH Mhum didampingi Kepala Sub Auditoriat, Ayub Amali SE MM Ak, mengatakan berdasarkan peraturan setiap tiga bulan sekali setelah anggaran berakhir Pemko wajib menyerahkan laporan keuangan ke BPK.
 
Pemeriksaan yang dilakukan bukan semata untuk mencari kebenaran atau kesalahan, namun lebih kepada kewajaran.BPK melakukan pemeriksanaan dengan objektif tidak ada rekayasa dalam pemeriksanaan.

“Kami mengharapkan setiap tahunnya harus ada peningkatan hasil laporan , Pemko Binjai yang selama ini hanya mendapatkan penghargaan wajar dengan pengeculian diharapkan mampu meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian,” harapnya.

Hal tersebut dapat diraih dengan kerjasama yang baik antara seluruh SKPD di jajaran pemerintahan, khususnya untuk menghitung dan menginventaris aset secara transparan.

“Laporan yang di buat harus terperinci secara spesifikasi, misalnya apakah aset rusak atau hilang, kalau hilang harus buat laporan kehilangan dari pihak kepolisian, dan kepada PNS pemegang inventaris akan dikenakan sanki Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), seperti membayar sejumlah uang untuk biaya kehilangan, hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia mempersilahkan Pemko Binjai untuk selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPK, apabila ada hal yang kurang dimengerti BPK selalu terbuka untuk berkonsultasi