WAKIL WALIKOTA BINJAI MENYAMPAIKAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD 2013

Binjai, Kamis 3 Januari 2013, Wakil Walikota Binjai, Timbas Tarigan, SE, mewakili Walikota Binjai, menyampaikan nota pengantar Ranperda Kota Binjai tentang APBD tahun anggaran 2013, RPJPD dan RPJMD di gedung DPRD Binjai. Dalam rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Binjai Zainuddin Purba, SH. Walikota dalam nota jawaban atas Pemandangan Umum Anggota DPRD Kota Binjai mengatakan bahwa seluruh yang telah dikemukakan dalam penyampaian itu merupakan wujud nyata dari kepedulian anggota Dewan terhadap masyarakat dan kota Binjai. Saran dan kritik yang disampaikan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang positif dalam  menyusun perencanaan yang lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat terserap  dan terealisasi.

Walikota dalam jawaban atas pandangan umum dari fraksi Golkar mengatakan bahwa : Kebijakan Pemko Binjai terhadap perizinan pasar modern seperti Indomaret, bahwa Pemko Binjai telah menerbitkan peraturan  Walikota Binjai nomor: 48 tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Indomaret tidak akan bertambah lagi sekaligus disarankan agar indomaret untuk menjalin kemitraan sekaligus menjadi Bapak angkat bagi pedagang kecil dan pedagang tradisonal.

Terkait dengan kekalahan pihak Pemko Binjai dalam sidang gugatan kasasi mahkamah agung dalam kasus Rumah Dinas Walikota Binjai, dapat kami sampaiakan bahwa sebelum gugatan rumah dinas Walikota Binjai untuk pertama kali diajukan oleh tengku Zulkifli Kamil dengan menyurati Gubsu. Atas surt tersebut, Gubsu telah melayangkan surat dengan nomor 012/18717 tanggal 5 Agustus 1991 yang ditujukan kepada sdr. Henry Yosodiningrat, SH selalu kuasa hukum Tengku Zulkifli Kamil yang menyatakan bahwa status tanah Rumah Dinas Walikota Binjai adalah milik negara. Namun tanggal 10 Juni 2008, Tengku Zulkifli Kamil mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Binjai dengan nomor perkara 13/PDT.G/PN-BJ dan Pemko Binjai mengikuti semua proses persidangan. Pada akhirnya Pemko Binjai memenangkan kasus ini dengan status Gugatan Penggugat tidak dierima atau Niet Onvanklijkeverklaard.

Setelah itu, penggugat kembali mengajukan gugatan pada 5 pebruari 2009. Atas gugatan tersebut , Pemko Binjai mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan memenangkan Pemko Binjai melalui putusan tanggal 20 Juli 2012. Sedangkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 348 K/PDT.G/2009 PN.BJ dikirim oleh MA di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2012 dan sampai pada tergugat tanggal 31 Agustus 2012. Atas putusan tersebut, Pemko Binjai telah melakukan berbagai upaya hukum, yang salah satunya adalah dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan pada tanggal 16 oktober 2012.

Menanggapi atas pandangan umum dari fraksi PKS, pengadaan beras Idaman diluar kuota beras miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat akan dibahas kembali pada rapat panitia anggaran Legislatif dan TAPD Binjai begitu juga dengan masukan untuk membangun jamban sehat bagi warga yang kurang mampu akan dibahas lebih lanjut. Rapat Paripurna Ranperda Kota Binjai tentang APBD tahun anggaran 2013, RPJPD dan RPJMD akan dilanjutkan pada tanggal 21 Januari 2013.