Terlambat Sampaikan LHKPN, Bakal Kena Sanksi

Binjai (Bagian Humas)

Seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Binjai diminta segera menyampaikan Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat pada tanggal 31 Maret. Hal ini untuk memenuhi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 yang menyebutkan penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun penyampaian LHKPN ke KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

“ Nanti BKD akan membuat Surat Edaran siapa saja yang wajib LHKPN, bagi yang terlambat menyampaikan ada sanksi administratif, “ kata Sekda Kota Binjai M Mahfullah P Daulay saat membuka sosialisasi LHKPN dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemko Binjai, Selasa (28/2) di aula Kantor Walikota di jalan Jenderal Sudirman .

Sekda mengakui selama ini penyampaian LHKPN belum optimal karena kurangnya pemahaman soal cara pengisian dan manfaat LHKPN. Padahal LHKPN ini sangat penting bagi para pejabat karier dan menghapus pandangan negatif masyarakat tentang harta kekayaan pejabat negara.

Sekda Mahfullah juga menyampaikan tentang dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemko Binjai berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-533/K/ tahun 2016.

Yang dimaksud gratifikasi, jelas sekda, meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain yang diterima oleh pegawai negeri atau pejabat negara. Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur UU tipikor.

“Jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara dibebaskan dari ancaman pidana,” jelas Mahfullah P Daulay.

Penerima gratifikasi juga dapat melaporkannya ke sekretariat UPG di Inspektorat Kota Binjai.

Sosialisasi diikuti para asisten, staf ahli Walikota dan kepala SKPD, diisi dengan pemaparan oleh Kepala BKD dan Inspektur Kota Binjai.