Rakernas APEKSI XII di Malang

Rakernas APEKSI XII di Malang

Walikota Binjai Didaulat Sebagai Moderator

Binjai( Humas Pemko)
Walikota Binjai HM Idaham SH MSi didaulat sebagai moderator pada diskusi panel yang digelar dalam rangka Rakernas XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi ) 2017 di Hotel Savana, Malang Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
HM Idaham memandu diskusi yang menghadirkan 4 narasumber yaitu Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum membawakan materi tentang Mekanisme Pemeriksaan Bagi Pejabat Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017. Direktur I Jamintel Kejaksaan Agung , Dr. Adityawarman, SH dan Ka. Subdit V Tipikor Bareskrim Polri, Kombespol Dr. Indarto tentang Sinkronisasi Mekanisme Pemeriksaan Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, komisioner KPK, Basyaria Panjaitan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Walikota HM Idaham mengatakan sangat mengapresiasi beberapa materi yang dibahas dalam Rakernas Apeksi 2017 tentang menyatukan persepsi seluruh Walikota yang ada di Indonesia agar bisa bekerja dengan tenang dan nyaman. Ketenangan dan kenyamanan diperlukan untuk menjamin tercapainya target pembangunan nasional dan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang adil terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Karena kita semua tahu rencana pembangunan itu ada di kabupaten kota, dan hal ini sangat baik dalam kemajuan Apeksi kedepannya,” kata HM Idaham.
Dari diskusi panel ini, Apeksi merekomendasikan isu-isu penegakan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pejabat pemda. Antara lain, mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan MoU atau SKB antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan Tentang Mekanisme Koordinasi dan Kerjasama antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum .
Selain itu, penegakan hukum harus memberikan akses yang seluas-luasnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pejabat atau aparatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan atas azas keadilan serta tidak didasarkan pada motivasi untuk tebang pilih perkara