Plh Walikota Binjai Ingatkan Netralitas PNS Dalam Pemilukada

Binjai (Bagian Humas)

Plh Walikota Binjai Elyuzar Seregar, SH, MHum menghimbau kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kota Binjai untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam pelaksanaan pemilukada yang akan digelar di bulan Desember mendatang.

"Saya menghimbau kepada seluruh PNS agar netral dalam pemilukada mendatang", tegasnya kepada wartawan, di Balaikota Binjai Jalan Jenderal Sudirman nomor 6, Senin (31/8) pagi.

Elyuzar mengatakan, bahwa himbauan itu merupakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 79 ayat (1) dan (4), yang menyebutkan bahwa dalam kampanye dilarang melibatkan hakim, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional terlibat dalam politik praktis.

Dimana undang-undang tersebut berlaku bagi seluruh PNS tanpa ada pengecualian, baik ditingkat pimpinan SKPD dan staf di lingkungan  Pemerintah Kota Binjai, guna menjunjung tinggi netralitas PNS dalam mensukseskan pemilukada Kota Binjai, ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya,  sebagaimana diatur PP NO. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 4 dan 15, bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon.

Melihat kondisi politik Kota Binjai saat ini dimana terdapat dua PNS Kota Binjai yang ikut bertarung dalam pemilukada mendatang, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi dukung mendukung kepada salah satu pasangan calon. Untuk itu, PNS diingatkan untuk tetap menjaga netralitasnya.

Elyuzar Siregar juga  menegaskan akan memantau langsung terhadap PNS yang terlibat dalam politik praktis dalam pemilukada mendatang dan bagi PNS yang kedapatan akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

"Apapun alasannya undang-undang tidak memberi ruang bagi PNS untuk terlibat dalam politik praktis dan himbauan itu bersifat mutlak", tegas Elyuzar yang juga Ketua KORPRI Kota Binjai.

Disinggung mengenai saksi yang akan diberikan kepada PNS yang kedapatan terlibat dalam politik praktis dengan tegas Elyuzar mengatakan akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan besar dan kecilnya bentuk pelanggaran yang dilakukan oknum PNS yang bersangkutan.