Penyuluhan Hukum kepada SKPD Pemko Binjai

Binjai (Humas)

Walikota Binjai HM Idaham  SH MSi mengatakan  Pegawai
negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan  hak,  tugas, kewajiban  dan
tanggungjawabnya, menghadapi resiko  melakukan perbuatan    melawan
hukum.  Hal  yang paling dominan  adalah kealpaan  atau kesalahan
prosedur    dalam  pengelolaan keuangan  yang  dipengaruhi  beberapa
faktor seperti kekurangpahaman  terhadap prosedur  dan  tidak mampu
menahan  godaan sehingga  tindakannya  mengesampingkan hukum.

Atas  dasar itulah perlu diselenggarakan pembinaan dan penyuluhan
hukum  bagi  para kepala SKPD  yangmerupakan  pejabat pengguna
anggaran  dan pengguna barang  sekaligus pejabat yang memiliki peran
sentral dalam manajemen instansi.

“ Tidak dapat dipungkiri  bahwa  pada level jabatan inilah  yang
rentan dengan  masalah dan sering berbenturan dengan hukum , “ kata
Walikota HM Idaham  dalam sambutannya ketika membuka  acara pembinaan
dan penyuluhan  hukum kepada SKPD di lingkungan  Pemko Binjai,  Rabu
(1/10)  di aula Pemko Binjai.

            Walikota  HM  Idaham  meminta  kepada  seluruh kepala
SKPD  untuk  memahami dan melaksanakan tupoksi  dengan
sebaik-baiknya, mempedomani ketentuan hukum yang ada dan melaksanakan
pengelolaan  administrasi keuangan dengan tertib dan disiplin.

            Acara pembinaan  dan penyuluhan hukum di laksanakan dua
hari  mulai tanggal 1  sd 2 Oktober 2014  diikuti oleh seluruh SKPD
di lingkungan Pemko Binjai. Sebagai narasumber yaitu  Kepala Kejari
Binjai Wilmar Ambarita , prof. Alvi Syahrin dari FH USU Medan dan
Asisten Pemerintahan  H. Amran SH, MHum.

ket foto : Walikota Binjai HM Idaham SH MSi membuka acara pembinaan
dan penyuluhan  hukum kepada SKPD di lingkungan  Pemko Binjai,  Rabu
(1/10)  di aula Pemko Binjai.