PENGALIHAN PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA BINJAI MENJADI PAJAK DAERAH



Binjai, Senin 7 Januari 2013, Walikota Binjai H.M. Idaham, SH, M.Si, menerima Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) Kota Binjai Menjadi Pajak Daerah  terhitung mulai 1 Januari 2013 di ruang kerja Walikota.  Pengalihan ini ditandai dengan Penyerahan Aplikasi Data PBB Pemko Binjai yang diserahkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai M. Husni Hatib kepada Walikota Binjai H.M. Idaham, SH, M.Si. Hadir dalam acara ini diantara dari Kanwil DJP. Sumatera Utara, para Asisten Pemko Binjai, Kabag Humas, dan Kadis Pendapatan Kota Binjai.

Walikota Binjai dalam sambutannya mengatakan bahwa Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Binjai Menjadi Pajak Daerah merupakan suatu sejarah baru bagi Pemko Binjai, karena hal ini akan berpengaruh terhadapat pembangunan kota dimana Binjai akan memperoleh Pendapatan yang besar. Walikota juga tak lupa mengucapkan terimakasih dan rasa salut atas bantuan, pembinaan  yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai  selama ini. Tanggungjawab sebagai aparatur  negara, pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan dasar untuk melaksanakan penghitungan, penagihan PBB demi kelancaran pembangunan. Transfer skill (keahlian) dan knowledge (pengetahuan) dari kantor Pajak Pratama sangat diharapkan secara bertahap hingga aparatur  Dinas Pendapatan mampu mengelola PBB secara keseluruhan.

Walikota dalam arahannya mengatakan bahwa Pengalihan PBB ini bukan hal gampang akan tetapi sangat berat, oleh karena itu kepada Dinas Pendapatan agar selalu membuka diri agar terjalin kerjasama dan koordinasi dengan baik. Walaupun target PBB telah melampaui yakni 133 % namun potensi yang belum tergali masih ada demikian lanjut Walikota.

Kepala Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam sambutannya mengatakan bahwa Peralihan ini telah dipersiapkan sejak 2009 hingga terealisasi 2013. Pengalihan PBB Perkotaan dan Perdesaan Kota Binjai menjadi Pajak Daerah berlaku sejak 1 Januari 2013 sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Kota Binjai No: 03 tahun 2011. Dengan demikian mulai saat pengalihan tersebut pengelola PBB -P2 kota Binjai menjadi wewenang Pemko Binjai, baik dari aspek Pendataan, Penilaian, Penetapan, Pemungutan/Penagihan, Pelayanan dan Pengadministrasian.

Direktorat Jenderal Pajak c/q Kantor pelayanan Pajak Pratama Binjai sejak tanggal pengalihan tidak melaksanakan pengelolaan PBB – P2 Kota Binjai termasuk menerima dan memproses segala bentuk bentuk berkait dengan pelayanan PBB-P2 dari wilayah Kota Binjai. KPP Pratama Binjai masih melaksanakan pengelolaan PBB-P2 untuk wilayah kabupaten Langkat dan PBB sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan (PBB-P3) dalam wilayah kerja KPP Pratama Binjai, disamping melaksanakan tugas mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak pusat lainnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea materai yang menjadi tanggungjawabnya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai Tobertina Sitepu, SH dalam penjelasannya mengatakan bahwa potensi penerimaan PBB-P2 Kota Binjai masih sangat besar, sampai dengan akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 69.525 tanah dan atau bangunan telah terdaftar sebagai objek pajak PBB-P2 dengan potensi sebesar Rp. 8,3 M, sedangkan realisasi penerimaan selama 3 tahun terakhir terus meningkat sebagai berikut :

a.Tahun 2010 : Rp. 4.975.491.098,- (tercapai 101 % dari rencana penerimaan)
b.Tahun 2011 : Rp. 5.289.968.643,- ( tercapai 112 % dari rencana penerimaan)
c.Tahun 2012 : Rp. 5.598.815.833,- ( tercapai 133 % dari rencana penerimaa )

Untuk 2013 target penerimaan PBB-P2 sebesar 4,2 M demikian lanjut Tobertina.