Pemko Binjai- Kejari Tandatangani Kerjasama Bidang Perdata dan TUN

Binjai (Humas)
Walikota Binjai,HM Idaham SH MSi, dan Kepala Kejaksaan
Negeri  Binjai , Wilmar Ambarita SH MSi, menandatangani  kesepakatan
bersama  dalam penanganan  masalah hukum bidang  perdata dan tata
usaha Negara  yang  dihadapi Pemko Binjai  baik di dalam maupun di
luar pengadilan, di aula pemko Binjai, Jumat (29/8) .

Kajari Binjai, Wilmar Ambarita, mengatakan dengan
penandatanganan  kesepakatan ini  Kejari Binjai  siap membantu Pemko
Binjai,  antara lain  dalam  hal memberikan bantuan hukum,  melakukan
mediasi, memberikan pendapat hukum,  dan  memberikan pendampingan
hukum. Pendapat hukum misalnya  tentang penggunaan APBD  dan
pembebasan lahan,  atau  melakukan  legal audit  terhadap suatu
kontrak.  Adanya  kerjasama  ini  diharapkan  akan  dapat mencegah
kerugian negara  dan  aparat  pemerintah Pemko Binjai dapat
melaksanakan kegiatan  tanpa rasa khawatir berurusan dengan hukum.

“Kami menjamin pelaksanaan kegiatan supaya bisa
berjalan normal  tanpa  rasa takut, realisasi anggaran berjalan, tidak
terjadi SILPA, “ kata Wilmar Ambarita.

Menurut Walikota Binjai  HM Idaham  selama  ini
para kepala SKPD, unit layanan kegiatan (ULP)  dan  para pihak yang
berperan  dalam pengadaan barang dan jasa  seringkali merasa  galau
dalam menjalankan tugasnya.

“Dengan adanya kerjasama ini akan menghilangkan
kegalauan  itu, “ kata Idaham.

Acara penandatanganan MoU  disaksikan Sekda H. Elyuzar SH MHum, para
asisten, staf ahli, kepala SKPD,  para  camat dan lurah , sedangkan
dari kejari Binjai  turut hadir kasidatun Maryanto SH.

Kepala bagian Hukum Salmadeni SH mengatakan dasar
kerjasama ini  adalah  pasal 25 UU nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah  dimana kepala daerah mempunyai tugas  dan
wewenang  mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang undangan. Juga pasal 33  dan pasal 34 UU  Nomor 16 Tahun
2004  tentang Kejaksaan  Republik Indonesia.