Pemko Binjai Siap Ambil Alih Pemungutan PBB

Binjai(Humas)
Wakil Walikota Binjai Timbas Tarigas, SE membuka Sosialisasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah, Kamis (5/7)di Aula Kantor Walikota Binjai.

Acara dihadiri anggota DPR-RI  Amin Santono, Sri Novida br. Kaban. Sebagai  narasumber   antara lain Sukarni M. Amin, Sukma Wahyudi dari Ditjen Perimbangan Keuangan  Kementrian Keuangan  RI, Pestamen Situmorang dari Ditjen Pajak Kementrian Keuangan  RI, Hertati Rospelita  dari ditjen keuangan daerah depdagri.

Walikota Binjai HM Idaham SH MSi dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Walikota  Timbas Tarigan  SE  mengatakan selama ini penerimaan pajak dan retribusi belum memadai serta masih relatif kecil terhadap postur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai. Sebagian besar pengeluaran APBD masih bergantung dari pusat, namun dana alokasi dari pusat juga tidak sepenuhnya dapat diharapkan untuk menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

“Adanya pengalihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan  ke daerah  sebagai peluang yang sangat positif  sekaligus menjadi tantangan tersendiri  dalam menunjang terwujudnya pembangunan di daerah, “ kata Walikota.

Dalam rangka persiapan pengambilalihan kewenangan PBB, Walikota meminta Dinas pendapatan daerah  segera berkoordinasi dengan instansi terkait  untuk penyusunan  Draf Ranperda.

Acara  dihadiri  sekda Drs. H. Iqbal Pulungan SH MSi, para pimpinan  instansi, camat dan lurah se –Kota Binjai.

Anggota DPR-RI Sri Novida br. Kaban mengharapkan agar Pemko Binjai menyiapkan sumber daya aparatur dan penunjang lainnya serta memanfaatkan pajak daerah sebagai modal untuk memajukan dan mensejahterahkan masyarakat seraya mengingatkan agar pengelolaan keuangan pajak benar-benar dimanfaatkan secara efisien, tertib dan transparan.

Nara sumber Pestamen Situmorang dari ditjen pajak kementrian keuangan memberikan materi tentang persiapan aparatur Pemko Binjai dengan segala pendukungnya karena mulai Januari 2013 Pemko  Binjai sudah memungut PBB sendiri, namun tetap berkoordinasi dengan Kantor pelayanan Pajak Pratama Binjai. Pemko  juga harus siap ke pengadilan pajak apabila  ada keberatan dari  Wajib Pajak.   Situmorang menilai   Pemko  Binjai sangat siap  untuk memungut PBB   karena  telah memiliki Peta Digital sebagai bahan untuk pendataan dan pembuatan NJOP. NJOP ditetapkan oleh Walikota dengan besaran maksimal 0,3 %.

Untuk  penyediaan SDM, kata situmorang , PNS Pemko Binjai akan diberi kuliah D1 dan seterusnya diangkat   sebagai  penilai pajak. Namun    Situmorang mengingatkan  agar PNS   penilai pajak  tidak cepat dimutasikan.