Pemko Binjai Raih Opini Wajar Dengan Pengecualian Atas LKPD TA 2011

Binjai (Humas)
BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  Kota Binjai  Tahun Anggaran  2011, naik satu  tingkat  dari  opini  Tidak Wajar atas  LKPD TA 2010.

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini, menyerahkan  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  atas LKPD  Kota Binjai TA 2011 kepada Ketua DPRD Kota Binjai Zainuddin Purba SH dan Walikota Binjai, HM Idaham SH, MSi, Kamis (5/7) di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  Jalan Imam  Bonjol Medan.

Dalam   acara tersebut  dari  BPK  perwakilan provinsi Sumut  hadir  Kasubaud  Sumut I  R. Aryo Seto Bomantari, kasubag hukum dan Humas Mikael Togatorop, dan ketua  tim pemeriksa   Ika Avanti. Dari  Pemko Binjai turut hadir  kepala  Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Drs.Aspian, Inspektur Kota Binjai Dra. Mustika Hadrah, kepala bidang  akuntansi  Dewi Ayu Putri, kepala bagian humas Zulfikar S. Sos.

Walikota HM Idaham menyambut gembira  peningkatan  opini BPK  dan berjanji akan bekerja keras  sekuat tenaga  untuk memperoleh opini Wajar Tanpa  Pengecualian pada  TA 2012. Adanya peningkatan opini  tersebut, menurut Idaham, didasari komitmen Pemko Binjai dengan DPRD untuk memperbaiki diri dan menciptakan tata  kelola  pemerintahan yang baik dan bersih.

Walikota HM Idaham juga mengatakan Pemko Binjai akan membuat pelatihan bagi para pejabat pembuat komitmen (PPK)  dan mengharapkan BPK sebagai narasumbernya. Sebab  saat ini Pemko Binjai  kekurangan pejabat pengadaan  barang  dan jasa. Dikatakannya sampai saat ini Pemko Binjai  tidak memiliki PPK untuk pengadaan  makanan,  service dan laundry  untuk RSUD Dr. Djoelham  Binjai   yang berakibat   terganggunya pelayanan   di rumah sakit tersebut.

“Mungkin  mereka kurang pengetahuan  atau  merasa  takut. Dengan  pelatihan  nantinya  mereka jadi tahu   dan  tidak melakukan  kesalahan,” kata walikota  Idaham .   

Sedangkan ketua DPRD Kota Binjai, Zainuddin Purba mengakui ada  kesungguhan dari  Pemko Binjai untuk mengelola keuangan sebaik-baiknya. Meski diakuinya  opini  tidak wajar  atas LKPD Kota Binjai  TA 2009  dan TA 2010   menjadi  beban  bagi pemerintah  yang  baru.  Zainuddin Purba   juga berjanji  dewan  akan mendukung  agar   pemko Binjai  bisa memperoleh opini wajar   tanpa pengecualian  pada   TA 2012.    

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini  mengatakan  LHP atas LKPD   Kota Binjai  TA 2011  telah dilaksanakan sesuai   prosedur, apa adanya,  objektif    dan melakukan  dua  kali konfirmasi  kepada Pemko Binjai  yaitu pada saat  tim pemeriksa  akan meninggalkan  Pemko Binjai  dan pada saat   hendak mencetak buku laporan.   Tujuannnya    agar   tidak ada kekurangan  sehingga   pemko Binjai  tidak dirugikan.  Adanya peningkatan opini,  Muktini mengharapkan agar menjadi semangat bagi pemko Binjai untuk meraih opini  wajar tanpa pengecualian  pada   TA 2012.       

ket foto 3: Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Muktini  berfoto bersama Ketua DPRD Kota Binjai Zainuddin Purba SH dan Walikota Binjai, HM Idaham SH, MSi,usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan  atas Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah  Kota Binjai TA 2011 kepada Walikota Binjai, HM Idaham SH, MSi, Kamis (5/7) di ruang rapat BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  Jalan Imam  Bonjol Medan