Pahami Hak dan Kewajiban Sebagai KPA/PPK

Binjai (Humas)
                      
Walikota Binjai HM Idaham  SH MSi  mengatakan banyak pejabat yang mengemban  tugas sebagai kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen  memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi ditandai dengan upaya penolakan dari pejabat yang bersangkutan. Salah satu penyebab hal tersebut adalah pemahaman yang kurang mendalam terhadap hak dan kewajiban  mereka sebagai kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen. Karena itu Walikota HM Idaham  meminta agar para kepala SKPD  benar-benar  mempedomani dan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa  di lingkungan pemerintah Kota Binjai  dengan berpedoman  kepada peraturan  perundangan yang berlaku.     

Hal tersebut disampaikan Walikota Binjai  dalam sambutan tertulis dibacakan sekda  H. Elyuzar Siregar SH MHum pada pembukaan bimbingan teknis kewenangan anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)  barang/jasa pemerintah, Selasa (15/4) di aula pemko Binjai.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terdapat persamaan persepsi tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang berkompeten  dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian  semua pihak  yang terlibat dalam  proses pengadaan  maupun  pelaksanaan kegiatan tidak lagi memiliki kekhawatiran berlebihan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai  kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen, “ kata Walikota.

Bimbingan teknis kewenangan anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan pengelola  sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan oleh bagian Pembangunan setdako Binjai diikuti 142 peserta terdiri dari pengguna anggaran,  kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan  pengelola  SIRUP. Bimbek berlangsung tiga hari  dari tanggal 15 sd 17 April 2014   dengan nara sumber  yaitu Benny RM Nainggolan dari  DPD IAPI Sumatera Utara dan tim pengelola SIRUP Kota Binjai.

Walikota Binjai juga mengingatkan agar  seluruh kegiatan yang tertampung dalam APBD tahun anggaran 2014  sudah diumumkan  rencana umum pengadaannya di portal nasional. Sebab jika tidak diumumkan maka kegiatan tersebut tidak akan dapat dilelang melalui e-tendering.

Turut hadir pada pembukaan bimtek antara lain Asisten bidang ekonomi dan pembangunan Hamdani Hasibuan, Asisten  administrasi umum  Drs. Khairul Azhar .

Ket  foto :  narasumber menjawab  pertanyaan peserta bimbingan teknis kewenangan anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)  barang/jasa pemerintah, Selasa (14/4) di aula pemko Binjai.