Meningkat Jumlah PNS yang Mengajukan Cerai

Binjai(Humas)

Wakil Walikota  Binjai Timbas Tarigan  SE   mengatakan  sosialisasi  pra nikah perlu  lebih masif dilaksanakan   terhadap pasangan   yang akan menikah. Hal ini bertujuan untuk  mencegah terjadinya  perceraian  yang  seringkali   disebabkan  persoalan  sederhana.

“Terhadap PNS yang akan bercerai, izin cerainya saya yang tandatangani, setelah itu  baru dibawa  ke pengadilan.     Saya  tanya kenapa bercerai,   ternyata  penyebabnya  sangat sederhana,  yaitu  karena  kata-kata, ‘kata Timbas Tarigan  ketika  memberikan  sambutan pada  acara  Hut  ke - 2  Museum Rumah Keadilan Pengadilan Agama Binjai   dan satu tahun Laskar Al Hijrah, di  gedung Pengadilan Agama Binjai, Rabu (18/6).

Timbas Tarigan  juga menyampaikan  keprihatinannya  atas meningkatnya jumlah  PNS   yang  mengajukan izin   cerai  dan  rata  rata  PNS yang mengajukan  cerai  usia pernikahannya masih muda.      Menurut Timbas  kalau  ada   kata –kata  yang  kurang   mengena  di antara  suami istri maka hal tersebut haruslah   dipahami sebagai  dinamika  dalam berumahtangga. Karena itulah,  penting  dilakukan  sosialisasi  pranikah  agar  perceraian berkurang.

Peringatan Hut  ke - 2  Museum Rumah Keadilan Pengadilan Agama Binjai  dan satu tahun Laskar Al Hijrah  dihadiri  oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama  Soufyan M Saleh,  ketua Pengadilan Agama Binjai, Drs. H. Mahruddin Andri,MA,  ketua  MUI Binjai DR. HM. Jamil, MA.  Juga   hadir  Cate Sumner selaku  lead adviser  Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ),   Sarah Schmitt dari kedubes Australia, dan Wahyu Widiana senior adviser AIPJ.  

Sementara Lead Adviser  AIPJ  Cate Sumner   menyampaikan   tentang   masih banyaknya   anak-anak  yang  tidak memiliki  akte kelahiran.  Juga orangtua  yang  tidak memiliki akte nikah  dan akte cerai.

“Ada 47  ribu anak di Binjai  tidak punya akte kelahiran, ini sangat   merugikan sekali, “ kata Cate.

Namun   Cate mengapresiasi  berbagai upaya  yang telah ditempuh pemko Binjai  untuk memfasilitasi warganya agar bisa memiliki   dokumen resmi kependudukan.

Ketua  MUI Kota Binjai DR.HM jamil MA   berharap agar   masalah   ketiadaan   dokumen kependudukan ini  bisa selesai  dalam 2 tahun ke depan.