Kewenangan Perizinan Dipusatkan di Dinas PM dan PPTSP

Kewenangan Perizinan Dipusatkan di Dinas PM dan PPTSP

Binjai (Humas Pemko)

Pemerintah Kota (Pemko) Binjai terus mengupayakan kemudahan dalam pengurusan perizinan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PP dan PPTSP).

Adanya Peraturan Walikota ini disosialisasikan kepada seluruh SKPD, termasuk para camat dan lurah, di aula dinas kesehatan Jalan Ikan Hiu No 59, Selasa (22/8).

Walikota Binjai diwakili Asisten Pemerintahan Otto Harianto, dalam sambutannya, mengajak seluruh jajaran SKPD untuk bersama-sama membangun pola dan struktur pelayanan yang mampu memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat .

“Kepuasan yang diberikan adalah jawaban atas kepercayaan masyarakat kepada kita, “ kata Otto Harianto.

Ditambahkannya, sedikitnya ada lima hal yang perlu diperhatikan Dinas PP dan PPTSP dalam melaksanakan tugas.

Pertama, Dinas PP dan PPTSP agar menyusun standart operasional prosedur (SOP) dengan alur yang singkat dan cepat. Kedua, harus diadakan sosialisasi sehingga masyarakat lebih termotivasi dalam mengurus perizinan.

Ketiga, kata Otto Harianto para perangkat daerah juga harus paham dengan hal ini karena menyangkut integrasi kepengurusan izin. Keempat, seluruh staf harus mampu memacu dan meningkatkan produktifitas perizinan dan pendapatan asli daerah Kota Binjai. Kelima, diadakan survei pelayanan dengan indeks kepuasan masyarakat secara berkesinambungan.